05 Aug 2010
* Opini
* Rakyat Merdeka
WACANA Bank Indonesia (BI) melakukan redenominasi (penyer-hanaan mala uang) diprediksi bakal meresahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Program kerja Darmin Nasution (Gubernur Bank Indonesia-red) itu sangat meresahkan. Apalagi tingkat.intelegensi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih terbatas," kata Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Rina Fahmi Idris di Jakarta, kemarin.
Apalagi, lanjutnya, keputusan pengangkatan Darmin sebagai Gubernur BI mengalami kontroversi. Herannya, sekarang malah menggulirkan wacana redenominasi. "Ada apa ini? Walaupun redenominasi baru wacana dan masih akan dibahas di DPR, tapi saya yakin tidak akan lama lagi direalisasikan," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan redenominasi tidak didukung dengan kondisi perekonomian, sosial, moral dan politik Indonesia yang tidak kondusif. Belum lagi bencana ala -i yang bisa terjadi ka pan saja
Rina mangatakan, padu tahun 1950 pemerintah suJah pernah melakukan redenoinmjM dan sanering. Namun, pelaksaan itu membual trauma r,a tional.
Jika saat ini redenominasi dilakukan, katanya, pelaku UMKM akan kesulitan untuk membukuan laporan keuangan. "Oleh karena itu, mereka membutuhkan pelatihan dan bimbingan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan pendamping seperti organisasi atau himpunan pengusaha," terang Rina.
Rina juga menganggap redenominasi hanya akan membingungkan dan meresahkan masyarakat. Kebijakan itu sangat tidak prioritas dan tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia li-ma tahun ke depan.
"Seharusnya, program kerja jangka pendek BI adalah mengeluarkan kebijakan tentang realisasi kemudahan penyaluran kredit bunga rendah bagi UMKM," saran Rina.
Pengamat perbankan Deni Daniri mengatakan, dampak dari redenominasi hanya akun mempermudah pembayaran. Namun, yang harus dicermati oleh masyarakat adalah sosialisasinya di saat masa transisi.
"Dari yang dipaparkan Darmin, masa sosialisi akan dilakukan 2011 sampai 2012 dan masa transisi 2013 sampai 2015. Padahal 2014 sudah pemilu," katanya.
Deni mengatakan, yang perlu dikhawatirkan adalah saat masa transisi. Sebab, bisa terjadi penumpukan uang, antara uang baru dan uang lama. Apalagi pada 2013 bertepatan dengan masa kampanye. "Masa transisi ini rawan diintervensi politik," ungkapnya.
Untuk menghindari itu. lanjut
Deni, sebaiknya pemerintah me-r ..ubah jadwal sosialisasi men-jadi 2011 -2014 dan masa transisi
14-2017.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menyarankan sosialisasi oal redenominasi tidak mengagetkan masyarakat. "Itu (redenominasi) perlu. Tapi caranya jangan mengagetkan, harus step by step. Perlu hati-hati juga karena nanti bisa ditangkap lain oleh orang," ujarnya.
Hidayat mengatakan, redenominasi memang tidak mempengaruhi sektor industri. Pelaku industri akan sangat mudah menyesuaikan terhadap perubahan.
"Redenominasi perlu dilakukan mengingat saat ini hanya Indonesia dan Vietnam yang masih memiliki mata uang dengan nominasi besar." ujarnya. dit/TYA
PENGAMAT: PERNYATAAN REDENOMINASI UNDANG RESPONS NEGATIF PASAR
Padang, 3/8 (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr. Syafrizal Chan mengatakan pernyataan soal rencana redenominasi yang dinyatakan oleh gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Darmin Nasution mengundang respon negatif pasar, mesti sesaat.
"Pernyataan rencana redenominasi dikeluarkan BI merupakan kebijakan yang tidak populis karena akan membawa kekacauan bagi pasar," kata Direktur Pasca Sarjana UBH Padang, Syafrizal Chan di Padang, Selasa.
Menurut dia, wajar saja respons pasar mulai negatif dengan pernyataan yang tidak populis dikeluarkan gubernur BI soal rencana redenominasi rupiah tersebut, karena menyangkut nilai mata uang rupiah diotak atik.
Apalagi, hal itu keluarnya dari lembaga yang menangani moneter (BI) sehingga kekhawatiran pasar dan muncul terjemahan beragam pelaku bisnis. Secara nyata memang belum terlihat respons negatif pasar, tapi gejala terganggu psikologi pasar mulai tampak.
Terkait, soal redenominasi, katanya, pada intinya keinginan untuk meningkatkan nilai nomimal rupiah, agar mata uang Indonesia lebih berharga.
Namun, statement pejabat publik yang manangani soal moneter cukup mengagetkan, karena belum saatnya BI mengeluarkan pernyataan itu, dan menjadikan redenominasi sebagai upaya untuk menggerakan perekonomian Indonesia.
"Rencana redenominasi, bukan saja penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang Indonesia, tapi akan terjadi pemotongan nilai nominal mata uang. Makanya perlu kajian secara matang dulu, baru diungkapkan ke publik," katanya.
Menurut dia, rencana kebijakan yang dikeluarkan BI bisa menimbulkan dampak secara luas, karena hanya beda istilah saja antara redenominasi dengan senering jaman dulu.
Jadi, suatu hal wajar timbul terjemahan pasar yang macam-macam, bahkan kalau sudah terganggu psikologi pasar bisa menimbulkan kekacauan.
Bahkan, bisa menimbulkan terjemahan pelaku usaha nilai mata uang rupiah tidak berharga lagi, dan terkesan pemerintah panik dalam memperbaiki ekonomi.
Syafrizal menilai, pernyataan dikeluarkan gubernur BI, dalam jangka pendek bisa menjadi fenomena yang jelek terhadap perkembangan pasar di Indonesia.
"Saya sejak pada Selasa banyak mendapatkan telepon dari pelaku bisnis dan pengusaha sektor riil yang faham sistem keuangan, mereka bertanya apa maksud keluarnya statement soal rencana redenominasi itu," katanya.
Bahkan, ketika dipantau pedagang emas di pasar Kota Padang, juga mengaku kebingungan dalam merespon soal rencana redenominasi itu, terkait banyak pelaku usaha dan pegawai bank sampai ada yang memesan emas batangan.
Fakta itu, katanya, suatu bentuk respons masyarakat dan terganggunya psikologi pasar sehingga berupaya mengamankan asset mereka, karena khawatir menilai kalau dalam bentuk uang akan terjadi penurunan harga uangnya.
Oleh karena itu, tambahnya, wajar pelaku bisnis bertanya karena untuk menyelamatkan assetnya, sehingga ingin dijadikan dalam bentuk barang (emas maupun dibelikan ke dolar), supaya nilai tidak akan jauh mengalami pengurangan.
Sebab, orang yang mengerti dengan pergerakan mata uang, tentu akan menyelamatkan assetnya yang selama ini dalam bentuk uang, dijadikan barang dengan membeli emas atau dolar.
Selain itu, bisa muncul keraguan-raguan terhadap sektor riil, karena pengusaha bisa timbul pikiran bagaimana uangnya di bank. Kemudian, bisa menimbulkan kurang kepercayaan terhadap nilai rupiah, dampaknya bisa kebingunan bagi penanam modal asing.
"Kalau kepercayaan terhadap nilai rupiah, bisa saja terjadi investor asing yang ingin menanamkan modal dalam jangka pendek menarik uangnya dari Indonesia. Kalau begini, kurang aman berinvestasi di Indonesia, bisa memunculkan persepsi demikian," katanya.
Jika terjadi penarikan uang, tambahnya, juga akan berdampak terhadap terhadap perbankan yang terkesan kurang mendapat percayaan.
Menyoalkan rencana redenominasi akan diberlakukan pada 2013 oleh pemerintah dan BI, Syafrizal menanggapi, bolehlah jangka waktunya masih panjang, tapi harusnya dilakukan kajian lebih matang akan dampak-dampak yang akan terjadi, baru dimunculkan ke publik.
Namun, jika kondisi ini seperti dilakukan "shock" pasar sehingga menimbulkan kegoncangan pasar, dan menimbulkan pertanyaan masyarakat.
Bahkan, dikhawatirkan kerugian bagi masyarakat yang sama sekali tidak tahu dengan hitung-hitungan keuangan, sehingga membiarkan uang mengendap di bank.
"Kita sangat berharap pemerintah dan BI cepat untuk klarifikasi dan menyampaikan rencana redenominasi hanya suatu alternatif dalam menggerakan perekonomian Indonesia," katanya. (T.KR-SA/B/S006/S006) 03-08-2010 21:36:23
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar